Jumlah pemilih dalam Pemilihan Umum 2009 sebanyak 171.068.667 orang. Jumlah pemilih itu ditetapkan Komisi Pemilihan Umum pada Senin (24/11) tengah malam. ”Daftar pemilih ini sudah tetap, tak akan ada perubahan lagi,” kata Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary.
Berdasarkan data KPU, jumlah pemilih dalam negeri sebanyak 169.558.775 orang. Sedangkan jumlah pemilih luar negeri sebanyak 1.509.892 orang.
Komisi Pemilihan Umum kembali mengadakan simulasi Pemilihan Umum 2009. Rencananya, simulasi ini akan dilaksanakan di Jakarta pada 29 November. Anggota KPU, Andi Nurpati Baharuddin, mengatakan simulasi ini akan menggunakan desain surat suara terbaru. “Simulasi ini akan menggunakan desain surat suara terbaru,” kata anggota KPU, Andi Nurpati, di Hotel Nikko, Jakarta, Jumat (14/12).
Simulasi ini merupakan keempat kalinya. Sebelumnya, Komisi telah menggelar simulasi di Jawa Timur, Papua, dan Nanggroe Aceh Darussalam. Tapi, desain surat suara yang disimulasikan di tiga tempat itu masih desain lama, dengan lambang partai agak besar. Sedangkan desain terbaru menggunakan lambang partai yang lebih kecil.
Sekretaris anggota Komisi Pemilihan Umum I Gusti Putu Artha, Darman, menyampaikan kabar ke wartawan. “Bos bilang, wartawan ga boleh lagi nongkrong di ruangan gua. Terus kalau mau wawancara, ga boleh di ruangan. Wartawan tunggu di bawah, di media center, baru bos turun,” katanya.
Kabar ini menyusul kemarahan Putu terhadap wartawan. Sebelumnya, Putu marah kepada wartawan karena menulis kantor KPU kosong selama satu hari. “Ketika kami bekerja Sabtu-Minggu, tidak diberitakan. Tapi waktu kantor kosong satu hari saja, sudah diberitakan,” katanya kepada sejumlah wartawan.
Komisi Pemilihan Umum akan menghentikan kegiatan desk pemilihan kepala daerah (pilkada) menjelang akhir tahun ini. Menurut Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Maksum W Kusumah, penghentian kegiatan ini karena pemilihan kepala daerah di Indonesia untuk tahun 2008 dan 2009 sudah berakhir. “Desk ini akan diaktifkan lagi setelah Pemilihan Presiden,” kata Maksum.
Ia mengatakan, KPU akan mengevaluasi kinerja desk pilkada ini. Yang pasti, desk ini akan diteruskan karena KPU membutuhkannya. “Mutlak dibutuhkan,” kata Maksum lagi.
Hubungan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dengan Komisi Pemilihan Umum tampaknya tidak kompak. Bahkan, dua lembaga, Departemen Dalam Negeri dan KPU, sepertinya sudah sulit mencapai kesepahaman. Suatu hubungan yang sangat merisaukan menjelang Pemilihan Umum 2009.
Ambil contoh, saat penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) 5 April lalu, penyerahan dilaksanakan di Departemen Dalam Negeri, bukan di Gedung KPU. Okelah, ini hal sepele, hanya masalah teknis. Tapi, usai penyerahan daftar tersebut, ada peristiwa yang agak aneh.
Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform, Hadar Nafis Gumay, menilai Pemilihan Umum 2009 dalam bahaya. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum masih belum menunjukkan kinerja yang memuaskan. Banyak tahapan Pemilu 2009 yang berjalan tersendat-sendat atau kurang mulus pelaksanaannya. Benarkah?
Hingga saat ini, KPU belum menetapkan daftar pemilih tetap (DPT). Tanggal 30 Oktober lalu, Komisi memang telah menetapkan DPT. Tapi, DPT itu belum termasuk pemilih di Provinsi Papua Barat dan pemilih luar negeri. Artinya, daftar pemilih tetap yang ditetapkan 30 Oktober itu, ya belum tetap. Masih ada penambahan dalam daftar pemilih tersebut. Daftar pemilih di Papua Barat dan luar negeri baru ditetapkan 24 November mendatang.
Setelah melalui proses pembahasan yang alot, akhirnya RUU tentang pemilihan presiden disahkan dalam rapat pleno DPR, Selasa, 29 Oktober. Sepuluh fraksi menyatakan setuju atas pengesahan itu, meski tiga fraksi (Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional) memberikan persetujuan dengan catatan.
Materi krusial yang sempat membuat pembahasan RUU menjadi alot adalah tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Semula ada beberapa opsi yakni, calon harus didukung oleh partai atau gabungan partai yang memiliki 15 persen kursi di DPR, 20 persen, dan 25 persen, atau berdasarkan dukungan 20 persen suara sah. Tidak ada opsi untuk calon dari luar partai.
Hasil akhir yang disepakati adalah calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai atau gabungan partai yang menguasai 20 persen kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara sah pada pemilu legislatif. (Bambang Prasasto)
Sesuai undang-undang pemilu, KPU wajib mengumumkan daftar sementara calon anggota legislatif (DSC). Maksudnya, supaya rakyat punya kesempatan untuk menilai para caleg. Jika ada caleg yang bermasalah, rakyat melapor ke KPU untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh KPU. Tapi, seberapa besar sih partisipasi rakyat dalam menilai caleg, dan dari pengalaman, siapa yang memanfaatkan kesempatan itu?
Ternyata, menurut Sebastian Salang dari Forum Masyarakat Pemerhati Parlemen Indonesia (Formappi) dalam diskusi di CSIS, Rabu, 29 Oktober, sebagian besar pengoreksi itu justru orang-orang partai sendiri. Merekalah yang paling aktif melaporkan sesama temannya yang punya “masalah” seperti menggunakan ijasah palsu.
More »
Tak akan ada nama Oneng, Miing, Ikang Fauzi, atau Eko Patrio dalam daftar calon anggota legislatif. Komisi Pemilihan Umum menyatakan nama calon anggota legislatif yang dicantumkan dalam daftar calon tetap harus nama asli. “Nama calon sesuai dengan yang ada di kartu tanda penduduk,” kata Putu.
Menurut Putu, ketentuan ini akan berlaku untuk daftar calon anggota legislatif di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. KPU menilai nama panggilan tidak memiliki dasar hukum. Ke depannya, nama panggilan yang tak memiliki dasar hukum ini berpotensi dipermasalahkan. Terutama, saat penetapan calon terpilih.
More »
Rizal Ramli courtezy of Kabarindonesia.com
Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli siap maju sebagai calon presiden alternatif. Dia sudah mendeklarasikan mengikuti konvensi calon presiden Partai Bintang Reformasi. Bahkan, dia mengenalkan istrinya, Mariyani, sebagai calon first lady Indonesia. “Hari ini adalah awal sejarah untuk kehidupan yang lebih baik,” kata Rizal dalam orasinya.
Sama seperti calon presiden lain, Rizal menjanjikan perubahan Indonesia. Ia menjanjikan lapangan kerja untuk satu hingga satu setengah juta orang tiap tahun. Februari 2008, jumlah pengangguran sebanyak 9,43 juta orang. Katakanlah angka itu tetap sama pada 2009, meski Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memperkirakan jumlahnya meningkat. Jika Rizal menjadi presiden periode 2009-2014, angka pengangguran akan turun drastis menjadi tinggal 2 juta orang. Angka yang fantastis.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Nov | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
